Pekanbaru, 23 Oktober 2025
Pengadilan Tinggi Riau mengikuti Rapat Harmonisasi Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2025–2029 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI secara daring melalui platform Zoom Meeting.
Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam penyusunan standar kinerja peradilan secara nasional yang terukur, kuat secara metodologis, dan selaras dengan arah kebijakan organisasi peradilan.
Turut hadir dari Pengadilan Tinggi Riau:
• Ketua Pengadilan Tinggi Riau
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau
• Panitera & Sekretaris, Kepala Bagian, Para Panitera Muda, dan Kasubbag Rencana, Program, dan Anggaran
Rapat ini membahas konsep Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung yang akan menjadi pedoman teknis pelaksanaan IKU di seluruh satuan kerja peradilan umum. Penyempurnaan dilakukan melalui harmonisasi redaksional, penegasan definisi, dan penambahan dasar hukum agar indikator tidak multitafsir dalam implementasinya di tingkat banding maupun tingkat pertama.

📌 Masukan dari Pengadilan Tinggi Riau:
Ketua PT Riau menyampaikan sejumlah penyempurnaan dan penegasan redaksional agar indikator kinerja lebih jelas dan tidak multitafsir, di antaranya:
1️⃣ IKU 1.2 — Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu: istilah “surat tercatat” direvisi menjadi secara elektronik/pihak ketiga.
2️⃣ IKU 1.5 — Perkara Pidana Menggunakan e-Berpadu: diberlakukan juga di tingkat banding.
• IKU 1.7 — Penyelesaian Perkara melalui Keadilan Restoratif Pada kolom penjelasan catatan poin 3, keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA DAN SEMA, untuk SEMA dihilangkan menjadi keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA
• IKU 1.8 — Penyelesaian Perkara melalui Mediasi Ditambahkan dalam catatan pada kolom penjelasan, perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak
• IKU 1.9 — Keberhasilan Diversi Perkara Anak
keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan

📍 Pekanbaru, 21 Oktober 2025
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Hadiri Peresmian Pos Bantuan Hukum & Penandatanganan Kerja Sama di Daerah ⚖️🤝

Bertempat di Balai Serindit, Kompleks Gubernuran Provinsi Riau, Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., menghadiri kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum dan Penandatanganan Kerja Sama di Daerah, yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Riau.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau, serta pejabat tinggi dari Kementerian Hukum RI.

📚 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menjamin akses keadilan (access to justice) bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Melalui keberadaan Posbakum di daerah, masyarakat dapat memperoleh bantuan hukum secara gratis, profesional, dan akuntabel.

💬 Kehadiran Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau dalam kegiatan ini mencerminkan dukungan lembaga peradilan terhadap penguatan sinergi antara pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam memperluas jangkauan layanan hukum yang inklusif dan berkeadilan.

✨ Dengan terwujudnya kerja sama lintas lembaga ini, diharapkan implementasi bantuan hukum di seluruh kabupaten/kota Provinsi Riau dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. ⚖️🇮🇩

📍 Pekanbaru, 21 Oktober 2025
Pengadilan Tinggi Riau Hadiri Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi & Seminar Hasil Kajian Bank Indonesia Riau 2025 💼📊

Bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Hakim Tinggi Ad-Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Riau, Bapak Tantowi Jauhari, S.H., M.H., menghadiri kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) dan Seminar Hasil Kajian Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Tahun 2025, mewakili Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.

Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi Bank Indonesia untuk menyampaikan kondisi terkini perekonomian Riau, perkembangan sektor unggulan, serta hasil kajian ekonomi yang menjadi dasar perumusan kebijakan moneter dan fiskal di tingkat daerah.

📈 Diseminasi ini juga memperkuat sinergi antara lembaga pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan lembaga peradilan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

✨ Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi antarinstansi di Provinsi Riau semakin solid dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat peran hukum dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang berintegritas. ⚖️🇮🇩

📍 Pekanbaru, 20 Oktober 2025
Pegawai Pengadilan Tinggi Riau Ikuti Penilaian Potensi PNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025 ⚖️💻
Pengadilan Tinggi Riau berpartisipasi dalam Kegiatan Penilaian Potensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, yang dilaksanakan oleh Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center) Mahkamah Agung RI secara daring.
📊 Kegiatan Profile Assessment ini berlangsung pada 16–21 Oktober 2025 dan diikuti oleh 1.269 pegawai dari berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia. Pelaksanaan dilakukan secara online melalui laman resmi Assessment Center MA RI di assessmentcenter.mahkamahagung.go.id/acma.
Penilaian potensi ini bertujuan untuk memetakan kompetensi dan potensi pegawai sebagai dasar pengembangan karier, promosi jabatan, dan peningkatan kapasitas aparatur peradilan sesuai prinsip merit system di lingkungan Mahkamah Agung RI.
👥 Dari Pengadilan Tinggi Riau, peserta yang mengikuti kegiatan tersebut antara lain:
📅 Kamis, 16 Oktober 2025
* Rommy Saputra, S.E.
📅 Jumat, 17 Oktober 2025
* Novalia Simamora, S.H.
* Arini Puspansari, A.Md.
📅 Senin, 20 Oktober 2025
* Intan Mahdalena, S.Sos.
* Adetia Pratama, S.Kom.
* Arshita Febrina Silalahi, A.Md.
🎯 Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh aparatur peradilan dapat terus mengembangkan kemampuan, memperkuat profesionalitas, dan berkontribusi optimal dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang unggul, berintegritas, dan akuntabel. ⚖️✨