Zona Integritas Area V

AREA V PENGUATAN PENGAWASAN

Tujuan

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada Satker Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya (Membangun Manusia dan Sistem)

Target

Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
Meningkatnya efektivitas pengelolaan Keuangan Negara
Mempertahanakan Predikat WTP dari BPK atas Opini Laporan Keuangan
Menurunnya Tingkat Penyalahgunaan Wewenang

Area V bertemakan Penguatan Pengawasan dan meliputi 5 bagian yaitu :

Pengendalian Gratifikasi

PT Pekanbaru melakukan pengendalian gratifikasi berupa Pemasangan CCTV di 18 titik pandang baik area luar maupun di dalam gedung kantor PT Pekanbaru. PT Pekanbaru juga melaksanakan Public Campaign berupa pemasangan banner dan pengumuman berupa audio yang diputar tiap dua jam yang bertemakan anti korupsi dan tolak gratifikasi serta Public Campaign di Situs Resmi PT Pekanbaru dan di media sosial seperti di Akun Instagram PT Pekanbaru.

2. SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

Sebagai wujud dari Program SPIP, Ketua PT Pekanbaru telah melaksanakan Pembinaan ke Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum PT Pekanbaru, dan dilaksanakan juga Pengawasan rutin oleh Tim Pengawasan yang terdiri dari Hakim Tinggi, Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretarian yang langsung dilaksaksanakan di Pengadilan Negeri tersebut. Serta Pengawasan Internal di lingkungan kerja PT Pekanbaru sendiri dengan sistem

3. Pengaduan Masyarakat

Untuk Masyarakat yang membutuhkan informasi, pelayanan dan pengaduan, PT Pekanbaru telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang lebih dikenal dengan PTSP dengan Petugas yang siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati serta di dukung dengan fasilitas berupa Ruang Pengaduan, TV Media, Komputer yang terkoneksi dengan internet, Kotak Saran dan SMS Center.

4. Whistle Blowing System (WBS)

Dalam penerapan Whistle Blowing System (WBS) atau yang lebih kita kenal Sistem Pengaduan yang berbasis online, PT Pekanbaru menggunakan aplikasi milik Badan Pengawasan (BAWAS) Mahkamah Agung yaitu Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) dan memiliki Akun pribadi PT Pekanbaru di Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

5. Benturan Kepentingan

Untuk menghindari terjadinya Benturan Kepentingan di lingkungan kerja PT Pekanbaru, Pimpinan telah membuat Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan serta disosialisasikan kepada seluruh Hakim Tinggi, Pejabat, Pegawai dan Tenaga Kontrak PT Pekanbaru. Dan tak lupa level Pimpinan telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan.


V.	PENGUATAN PENGAWASAN			Dokumen WBK
	1	Pengendalian Gratifikasi
		a.	Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	Lihat Dokumen
		b.	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Lihat Dokumen
	2	Penerapan SPIP
		a.	Telah dibangun lingkungan pengendalian	Lihat Dokumen
		b.	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Lihat Dokumen
		c.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Lihat Dokumen
		d.	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Lihat Dokumen
	3	Pengaduan Masyarakat
		a.	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Lihat Dokumen
		b.	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Lihat Dokumen
		c.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Lihat Dokumen
		d.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Lihat Dokumen
	4	Whistle-Blowing System
		a.	Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?	Lihat Dokumen
		b.	Whistle Blowing Systemtelah diterapkan	Lihat Dokumen
		c.	Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	Lihat Dokumen
		d.	Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Lihat Dokumen
	5	Penanganan Benturan Kepentingan
		a.	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Lihat Dokumen
		b.	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Lihat Dokumen
		c.	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Lihat Dokumen
		d.	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Lihat Dokumen
		e.	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Lihat Dokumen