📍Pekanbaru, 31 Juli 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Riau, YM. Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., bersama Hakim Pengawas Daerah melaksanakan pembinaan langsung kepada jajaran Pengadilan Negeri Pelalawan, bertempat di Ruang Sidang PN Pelalawan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua, para Hakim, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur peradilan. Suasana pembinaan berlangsung penuh perhatian dan semangat untuk terus meningkatkan kualitas layanan peradilan yang berintegritas.

Dalam arahannya, Ketua PT Riau menyampaikan sejumlah kebijakan penting hasil Rakor Ditjen Badilum, khususnya terkait pengembangan kompetensi, penguatan integritas, dan pembentukan budaya kerja adaptif dan profesional.

📌Poin penting pembinaan:
🔹 Integritas sebagai indikator utama promosi dan pembinaan
🔹 Optimalisasi Aplikasi Smart TPM Badilum
🔹 Komitmen zero tolerance terhadap pelanggaran integritas
🔹 Penguatan pembangunan Zona Integritas berkelanjutan
🔹 Penguatan pemahaman terhadap:
 ▫️ PERMA No. 7, 8, dan 9 Tahun 2016
 ▫️ Maklumat dan Instruksi MA
 ▫️ Peran juru bicara dan prinsip kehumasan
 ▫️ Instruksi Ketua PT Riau No. 1 Tahun 2025

Ketua PT Riau juga mengingatkan pentingnya perubahan mindset kerja: dari sekadar rutinitas menjadi bentuk nyata pengabdian yang bertanggung jawab dan bermakna.

📢 Di akhir pembinaan, Ketua PT Riau mengajak seluruh jajaran PN Pelalawan untuk berperan aktif dalam gerakan pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dengan memperluas akses keadilan melalui keberhasilan mediasi, restorative justice (RJ), dan diversi.

⚖️ Upaya ini menjadi cerminan wajah peradilan yang inklusif, cepat, adil, dan humanis — sehingga semakin dipercaya masyarakat dan dirasakan manfaatnya secara nyata.

💬 Dengan semangat perubahan dan komitmen bersama, diharapkan PN Pelalawan dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan peradilan yang agung, profesional, dan berintegritas di wilayah hukum PT Riau.

📍Pekanbaru, 11 Juli 2025 — Pengadilan Tinggi Riau melaksanakan Apel Jumat Sore yang rutin digelar sebagai bagian dari penguatan disiplin dan tanggung jawab seluruh aparatur. Apel berlangsung di halaman Kantor Pengadilan Tinggi Riau dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H. selaku Pembina Apel.

Apel ini diikuti oleh seluruh Hakim Tinggi, pejabat struktural dan fungsional, staf kepaniteraan dan kesekretariatan, serta PPPK dan PPNPN Pengadilan Tinggi Riau.

🗣️ Amanat Pembina Apel:
🔹 Menjaga kedisiplinan sebagai wujud integritas
🔹 Meningkatkan komitmen dalam menjalankan tugas
🔹 Menumbuhkan profesionalisme dalam pelayanan publik

💬 “Apel ini bukan sekadar rutinitas, tetapi refleksi dari kedisiplinan dan semangat kebersamaan kita. Mari jaga marwah institusi dengan memberikan kinerja terbaik dan menjadi teladan,” tegas Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H.

✨ Apel berlangsung khidmat dan tertib, menjadi penutup pekan kerja sekaligus penyemangat untuk pekan selanjutnya. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun budaya kerja unggul, menuju lembaga peradilan yang agung, bersih, dan melayani.

📍Pekanbaru, 10 Juli 2025 — Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

FGD yang berlangsung secara daring ini mengangkat tema:
“Nilai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dan Desain Ideal Sistem Peradilan Anak di Indonesia”, dan diselenggarakan pukul 09.00–12.00 WIB melalui Zoom Meeting.

👥 Narasumber yang hadir:

• Dian Sasmita, S.H., M.H. (Komisioner KPAI)
  
  
• AKBP Endang Sri Lestari, S.H., M.Si. (Bareskrim Polri)
  
  
• Dr. Erni Mustikasari, S.H., M.H. (Kejaksaan Agung RI)
  
  
• Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Riau)
  
  

🎙️ Paparan Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Dalam presentasinya, beliau mengulas tema:
“Tantangan dan Hambatan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia”.

Disampaikan bahwa implementasi SPPA masih menghadapi hambatan, terutama dalam penerapan keadilan restoratif yang belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

📌 Beliau menekankan:

“Anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah pelaku murni, melainkan juga korban dari kondisi sosial. Oleh karena itu, pendekatan SPPA tidak bisa disamakan dengan peradilan konvensional.”

🧭 Pesan Penutup

“Anak adalah aset bangsa. Mereka yang melakukan pelanggaran hukum dalam kondisi tertentu perlu diselamatkan, bukan dipidana secara represif. Aparat penegak hukum harus menerapkan keadilan restoratif secara sungguh-sungguh, dengan kompetensi dan kepedulian terhadap hak anak.”

FGD ini menjadi ruang penting memperkuat sinergi antar-lembaga dan mendorong reformasi sistem peradilan anak yang lebih adil, manusiawi, dan berpihak pada masa depan generasi muda.

📍Pekanbaru, 9 Juli 2025 — Dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau, Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., melaksanakan kunjungan silaturahmi kelembagaan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau. Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah awal membangun sinergi lintas sektor dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan sistem hukum di wilayah Riau.

Kegiatan disambut langsung oleh unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Turut hadir mendampingi Ketua Pengadilan Tinggi Riau yaitu Panitera, Sekretaris, serta perwakilan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau.

🤝 Pertemuan berlangsung dengan suasana hangat dan dialogis, mencerminkan semangat kebersamaan antar-lembaga dalam membangun fondasi pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan mengedepankan nilai-nilai keadilan serta transparansi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Riau menyampaikan pentingnya memperkuat koordinasi antara lembaga legislatif dan lembaga yudikatif agar dapat menciptakan ekosistem hukum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

💬 “Sebagai bagian dari Forkopimda, kami meyakini bahwa keharmonisan antarlembaga bukan hanya soal formalitas, tetapi bagian dari komitmen bersama menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan peradilan,” ujar beliau.

📌 Kunjungan ini juga menjadi media dialog terbuka mengenai berbagai isu strategis daerah, termasuk peningkatan akses terhadap keadilan, penguatan pelayanan hukum, dan dukungan terhadap reformasi birokrasi di bidang yudisial.

✨ Dengan silaturahmi ini, Pengadilan Tinggi Riau menegaskan komitmennya dalam menjaga relasi yang sinergis, seimbang, dan saling mendukung antarpilar pemerintahan, demi mewujudkan tata kelola daerah yang bermartabat, adil, dan dipercaya masyarakat.