"SELAMAT DATANG"

Dalam rangka memenuhi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tertanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, maka Pengadilan Tinggi Riau melalui website ini sebagai salah satu media informasi modern berusaha memberikan sarana dan prasarana informasi kepada para pencari keadilan khususnya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Lebih Lanjut

KETERBUKAAN INFORMASI

Pengadilan Tinggi Riau menyajikan informasi kepada publik ataupun masyarakat mengenai hal-hal ataupun keadaan yang ada dilingkungan Pengadilan ataupun wilayah hukum melalui sarana membuka website dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan informasi pengadilan dan menguatkan prinsip peradilan yang terbuka dan akuntabel.

Lebih Lanjut

LAPORKAN PENGADUAN!!!

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan Tinggi Riau atau Peradilan di bawahnya. siwas.mahkamahagung.go.id

Buka SIWAS

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Riau dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian dan penyerahan/pengiriman produk pelayanan Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

Lebih Lanjut

LAYDAP
(LAYANAN DATA PERKARA)

Mendukung Aksesibilitas Difabel

Situs Pengadilan Tinggi Negeri Riau memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri

Lebih Lanjut

"ZONA INTEGRITAS"

Pembangunan Zona Integritas MenujU Wilayah Bebas Korupsi (WBK)dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Lebih Lanjut

"Index Kepuasan Masyarakan dan Indek Persepsi Korupsi"

HASIL SURVEY INDEK KEPUASAN MASYARAKAT DAN SURVEY INDEK PERSEPSI KORUPSI SEMESTER I TAHUN 2020

Lebih Lanjut

"Hubungi Kami"

Silahkan hubungi kami untuk konsultasi dan bantuan hukum

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Permohonan pembebasan biaya perkara untuk perkara perdata gugatan maupun permohonan, diajukan oleh penggugat atau pemohon yang tidak mampu secara ekonomi melalui meja I sebelum perkara didaftar dan diregister, sedangkan untuk permohonan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon, harus diajukan sebelum mengajukan jawaban.

Lebih Lanjut