📍 Pekanbaru, 15 Oktober 2025
Pengadilan Tinggi Riau Hadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pemulihan Ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) 🌿🤝

Pengadilan Tinggi Riau melalui YM. Bapak Tantowi Jauhari, S.H., M.H. mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Riau, menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pemulihan Ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang digelar di Ruang Melati, Kantor Gubernur Provinsi Riau.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai stakeholder lintas sektor dan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan TNTN, yang berkomitmen memperkuat langkah kolaboratif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran di kawasan konservasi.

🌱 Melalui rapat ini, seluruh pihak menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan fungsi ekosistem Tesso Nilo sebagai paru-paru Riau dan habitat penting keanekaragaman hayati.

📍 Pekanbaru, 15 Oktober 2025. Pengadilan Tinggi Riau mengikuti lanjutan kegiatan sosialisasi dan implementasi SAKIP pada hari kedua. Dalam kegiatan ini diinformasikan, Prestasi membanggakan diraih Pengadilan Tinggi Riau yang berhasil meraih nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tertinggi se-Indonesia di lingkungan Peradilan Umum, dengan skor 87,60 dan predikat “A (Memuaskan)”.

Pencapaian ini diumumkan dalam kegiatan Sosialisasi dan Implementasi SAKIP yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI secara daring pada 14–15 Oktober 2025.

Dari 416 satuan kerja peradilan umum di seluruh Indonesia, sebanyak 31 satker meraih predikat A dan 138 satker predikat BB (Sangat Baik).
Untuk tingkat banding, Pengadilan Tinggi Riau menempati peringkat pertama, disusul oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh. 👏

Kegiatan ini juga membahas penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan kebijakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga publik terhadap penggunaan anggaran negara.

📊 Materi utama menekankan pentingnya:
• Integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan hasil (performance-based accountability)
• Penerapan indikator SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)
• Pemanfaatan aplikasi e-SAKIP Reviu KemenPANRB untuk unggah dan validasi kinerja secara digital
• Transparansi pelaporan dan peningkatan kualitas data capaian

🗣️ Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan rasa syukur:

“Capaian ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan budaya kerja yang disiplin, kolaboratif, dan berintegritas. Mari terus jaga konsistensi dan tingkatkan kualitas kinerja agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.”

🌟 Melalui prestasi ini, Pengadilan Tinggi Riau menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola berbasis hasil, transparansi, dan integritas menuju peradilan yang unggul dan akuntabel. ⚖️🇮🇩

📍 Pekanbaru, 14 Oktober 2025. Pengadilan Tinggi Riau mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang digelar oleh Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI secara daring pada 14–15 Oktober 2025.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat penerapan akuntabilitas kinerja dan manajemen berbasis hasil (performance-based accountability) di lingkungan peradilan umum sebagai bagian dari reformasi birokrasi Mahkamah Agung.

👩‍⚖️ Peserta dari PT Riau: Ketua & Wakil Ketua PT Riau, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Kepala Bagian, Kasubbag, dan Pelaksana bagian Rencana, Program & Anggaran.

📘 Materi Sosialisasi:
Narasumber Apriyadi Romian Kardono, S.E., Akt., M.Ak., CA. dari Badan Pengawasan MA RI memaparkan implementasi SAKIP sebagai sistem terpadu yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi kinerja berbasis hasil (outcome).

“SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi alat manajemen strategis untuk memastikan setiap rupiah memberi manfaat nyata bagi publik,” jelas Apriyadi.

📊 Kebijakan LKJIP & Evaluasi AKIP:
Tim Biro Perencanaan dan Organisasi MA menyampaikan hasil evaluasi AKIP 2024 dengan nilai 72,85 (BB – Sangat Baik) serta rekomendasi:
• Penguatan jenjang kinerja.
• Indikator SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
• Reward & punishment berbasis capaian.
• Transparansi pelaporan daring.

💻 Implementasi e-SAKIP Reviu:
Peserta juga dikenalkan aplikasi e-SAKIP Reviu KemenPANRB untuk unggah dokumen perencanaan, perjanjian, dan laporan kinerja secara terintegrasi.

✨ Komitmen PT Riau:
PT Riau berkomitmen memperkuat penyusunan SAKIP & LKJIP, meningkatkan akurasi indikator kinerja, serta mendukung reformasi birokrasi berbasis hasil.

“Sosialisasi ini menjadi momentum penting memperkuat komitmen aparatur peradilan dalam membangun sistem akuntabilitas yang profesional, transparan, dan berintegritas.” ⚖️✨

📍 Pekanbaru, 13 Oktober 2025
Penguatan Komitmen Integritas: Penandatanganan Pakta Integritas oleh PPPK Pengadilan Tinggi Riau ⚖️✨
Pengadilan Tinggi Riau melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh PPPK sebagai wujud nyata penguatan komitmen terhadap nilai-nilai integritas dan profesionalisme aparatur peradilan.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan, dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., serta diikuti oleh Pejabat Struktural dan seluruh PPPK di lingkungan Pengadilan Tinggi Riau.
📌 Berbeda dari penandatanganan pakta integritas pada umumnya, kegiatan kali ini menitikberatkan pada penguatan makna dan implementasi integritas di tengah dinamika tantangan peradilan.
Seluruh PPPK menandatangani dokumen pakta integritas secara langsung di tempat, mencerminkan ketulusan, kesungguhan, dan kebersamaan dalam meneguhkan komitmen moral untuk menjaga marwah lembaga peradilan.
🗣️ Dalam arahannya, Ketua Pengadilan Tinggi Riau menegaskan bahwa pakta integritas bukan sekadar formalitas administratif, melainkan janji luhur yang lahir dari hati untuk dijalankan secara konsisten dalam tugas maupun kehidupan pribadi.
“Integritas adalah mahkota aparatur peradilan — bukan sekadar kata, tapi janji yang dijalankan setiap hari,” ujar beliau.
Melalui kegiatan ini, Pengadilan Tinggi Riau menegaskan kembali komitmennya untuk membangun budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan akuntabel, di mana setiap aparatur — termasuk PPPK — memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. 🇮🇩⚖️