📍 Pekanbaru, 5 November 2025
Komisi Yudisial Lakukan Survei Integritas Hakim di Pengadilan Tinggi Riau ⚖️✨
Pengadilan Tinggi Riau menerima kunjungan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) dalam rangka pelaksanaan Survei Integritas Hakim Tahun 2025, pada Rabu, 5 November 2025.
Kedatangan tim Komisi Yudisial disambut secara langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H.
________________________________________
Kegiatan survei yang dilakukan oleh Komisi Yudisial ini bertujuan untuk mengukur persepsi, pemahaman, dan implementasi nilai-nilai integritas di kalangan hakim, sebagai bagian dari upaya KY dalam mendukung terwujudnya peradilan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
Usai pertemuan pembuka, tim KY kemudian melaksanakan wawancara langsung dengan sejumlah Hakim Tinggi dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau, guna menggali pandangan terkait pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH), mekanisme pengawasan internal, serta praktik penerapan integritas dalam proses peradilan sehari-hari.
________________________________________
Kegiatan survei integritas oleh Komisi Yudisial di lingkungan Pengadilan Tinggi Riau ini berjalan dengan lancar dan penuh keakraban.
Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil survei dapat memberikan gambaran objektif tentang tingkat integritas aparatur peradilan, sekaligus menjadi dasar penguatan program pembinaan berkelanjutan di seluruh satuan kerja peradilan. ⚖️🇮🇩

📍 Pekanbaru, 5 November 2025
Dalam rangka memantapkan kesiapan pelaksanaan Sertifikasi Mutu Komite Keputusan Pengadilan Unggul dan Tangguh (KEKA AMPUH) yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Riau menggelar Rapat Persiapan KEKA AMPUH Tahun 2025.

KEKA AMPUH merupakan agenda tahunan Ditjen Badilum yang menilai dan memverifikasi mutu pelayanan peradilan di seluruh satuan kerja pengadilan negeri. Tahun ini, penilaian untuk PN Kelas IB dan Kelas II akan dilaksanakan secara daring pada 11 November 2025.

⚖️ Rapat Persiapan dan Pembagian Jadwal
Rapat dimulai pukul 11.00 WIB di ruang rapat utama PT Riau, dipimpin oleh Wakil Ketua PT Riau, Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., serta diikuti oleh seluruh Asesor dan Sekretaris AMPUH dari masing-masing satuan kerja.
Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari dengan pembagian jadwal:
📅 5 November: PN Bengkalis, PN Rokan Hilir, PN Tembilahan
📅 6 November: PN Bangkinang, PN Pelalawan, PN Teluk Kuantan
📅 7 November: PN Pasir Pengaraian, PN Siak Sri Indrapura, PN Rengat

Asesor dari masing-masing satuan kerja memaparkan kesiapan dan keunggulan satker, meliputi pelayanan publik, transparansi informasi, inovasi digital, capaian kinerja, sarana prasarana, serta komitmen terhadap integritas dan akuntabilitas peradilan.

💬 Dalam arahannya, Wakil Ketua PT Riau menegaskan agar setiap keunggulan satker disertai data valid dan terukur, serta memastikan PTSP berfungsi optimal sesuai pedoman yang berlaku.
Beliau juga menekankan agar CCTV di ruang PTSP selalu aktif dan petugas memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai wujud komitmen transparansi dan integritas lembaga peradilan.

✨ Melalui rapat ini, Pengadilan Tinggi Riau memperkuat koordinasi dan kesiapan seluruh satuan kerja dalam menghadapi penilaian KEKA AMPUH Badilum Tahun 2025 — menuju peradilan yang unggul, tangguh, dan berintegritas. 🇮🇩

📍 Pekanbaru, 4 November 2025
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Penguatan Komite TPPU sebagai langkah bersama mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berkaitan dengan perjudian online — kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak tatanan sosial ekonomi dan membuka ruang perputaran dana ilegal di dunia digital.

Kegiatan ini dihadiri secara daring oleh perwakilan Pengadilan Tinggi Riau, yaitu Bapak Sukri Sulimin, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Dahlan, S.H., M.H., mewakili Ketua PT Riau. Kehadiran ini menjadi bentuk dukungan nyata lembaga peradilan dalam memperkuat koordinasi antarinstansi penegak hukum untuk memutus aliran dana hasil kejahatan digital.

📜 Sinergi dan Regulasi Baru
PPATK menegaskan pentingnya kerja sama lintas lembaga seiring terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 6 Tahun 2012 mengenai Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Regulasi ini memperkuat fungsi koordinatif Komite TPPU dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional dan memperkokoh tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

🤝 Komitmen Bersama
Melalui forum ini, seluruh anggota Komite TPPU diharapkan:
🔗 Memperkuat koordinasi antarinstansi,
🧠 Meningkatkan pemahaman terhadap pola TPPU terkait perjudian online,
⚖️ Menegakkan hukum secara efektif dan akuntabel,
💪 Serta menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional.

✨ Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam menghadapi tantangan kejahatan ekonomi digital yang semakin kompleks.
Dengan sinergi dan komitmen bersama, Indonesia bertekad mewujudkan sistem keuangan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi. 🇮🇩

Pekanbaru, 4 November 2025– Sekretaris Pengadilan Tinggi Riau Bapak T. Yudianto Syafei Narim, S.IP.,S.H., M.M. mengikuti rapat koordinasi layanan kenaikan pangkat yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara virtual melalui aplikasi Zoom pada hari Selasa, pukul 09:00 WIB.

Turut hadir dalam rapat tersebut:
Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi: Muhadi, S.E.
Staf Kepegawaian dan TI:
* Intan Mahdalena, S.Sos
* Adetia Pratama, S.Kom
* Ahmad Jaini, S.Kom

Acara tersebut diikuti oleh pejabat sekretaris dan pengelola kepegawaian dari pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di seluruh Indonesia 🇮🇩. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas mekanisme dan prosedur kenaikan pangkat bagi pegawai di lingkungan pengadilan, serta untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi kepegawaian. 💼✅

Adapun dalam kesempatan ini, BKN menjelaskan mengenai kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia, yang mencakup berbagai regulasi terkait pengelolaan sumber daya manusia di instansi pemerintah. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai mekanisme dan prosedur kenaikan pangkat, yang dijelaskan secara rinci agar seluruh peserta dapat memahami dengan jelas tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kenaikan pangkat pegawai. 📋🔍

Diharapkan melalui rapat koordinasi ini, proses kenaikan pangkat di lingkungan pengadilan dapat berjalan lebih baik dan lebih efisien, serta memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pegawai di Pengadilan.