AREA V PENGUATAN PENGAWASAN

Tujuan

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada Satker Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya (Membangun Manusia dan Sistem)

Target

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan Keuangan Negara
3. Mempertahanakan Predikat WTP dari BPK atas Opini Laporan Keuangan
4. Menurunnya Tingkat Penyalahgunaan Wewenang

Area V bertemakan Penguatan Pengawasan dan meliputi 5  bagian yaitu :

1. Pengendalian Gratifikasi

         PT Riau melakukan pengendalian gratifikasi berupa Pemasangan CCTV di 18 titik pandang baik area luar maupun di dalam gedung kantor PT Riau. PT Riau juga melaksanakan Public Campaign berupa           pemasangan banner dan pengumuman berupa audio yang diputar tiap dua jam yang bertemakan anti korupsi dan tolak gratifikasi serta Public Campaign di Situs Resmi PT Riau dan di media sosial seperti di Akun Instagram PT Riau.

      2. SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

            Sebagai wujud dari Program SPIP, Ketua PT Riau telah melaksanakan Pembinaan ke Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum PT Riau, dan dilaksanakan juga Pengawasan rutin oleh Tim Pengawasan yang terdiri dari Hakim Tinggi, Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretarian yang langsung dilaksaksanakan di Pengadilan Negeri tersebut. Serta Pengawasan Internal di lingkungan kerja PT Riau sendiri dengan sistem

      3. Pengaduan Masyarakat

            Untuk Masyarakat yang membutuhkan informasi, pelayanan dan pengaduan, PT Riau telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang lebih dikenal dengan PTSP dengan Petugas yang siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati serta di dukung dengan fasilitas berupa Ruang Pengaduan, TV Media, Komputer yang terkoneksi dengan internet, Kotak Saran dan SMS Center.

      4. Whistle Blowing System (WBS)

            Dalam penerapan Whistle Blowing System (WBS) atau yang lebih kita kenal Sistem Pengaduan yang berbasis online,  PT Riau menggunakan aplikasi milik Badan Pengawasan (BAWAS) Mahkamah Agung yaitu Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) dan memiliki Akun pribadi PT Riau di Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).     

      5. Benturan Kepentingan

          Untuk menghindari terjadinya Benturan Kepentingan di lingkungan kerja PT Riau, Pimpinan telah membuat Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan serta disosialisasikan kepada seluruh Hakim Tinggi, Pejabat, Pegawai dan Tenaga Kontrak PT Riau. Dan tak lupa level Pimpinan telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan.

AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS

Tujuan

Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Satker (Membangun Sistem)

Target

1. Meningkatnya Kinerja Satker
2. Meningkatnya Akuntabilitas Satker

Upaya yang dilakukan :

1. Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan sakip ;

• Dasar hukum/ acuan:             

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Ketatalaksanaan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
4. Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Permen PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP
7. Permen Ristekdikti Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
8. Kep Itjen Kemenristekdikti Nomor 47/G/KPT/VII/2017 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Unit Organisasi di Lingkungan Kemenristekdikti

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator sbb:

1. Keterlibatan Pimpinan : Pimpinan harus terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan. melaksanakan rapat perencanaan kegiatan dan anggaran yang dipimpin oleh KPT, kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung (undanga, notulen, daftar hadir, foto rapat dan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang dihasilkan
2. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja, melalui kegiatanPenyusunan Penetapan Kinerja(Perjanjian Kinerja) melalui Rapat penetapan IKU yang berorentasi hasil yang dipimpin oleh KPT (Kegiatan tersebut  dilengkapi dengan data dukung (Undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat dan dokumen Perjanjian Kinerja)
3. Pimpinan harus selalu memantau pencapaian kinerja secara berkala Melaksanakan rapat pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan terhadap satuan kerja yang dipimpin  Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung (Undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat dan dokumen pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan)

1. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja memiliki dokumen, perencanaan telah berorientasi hasil;

       Dasar hukum/ acuan:

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Ketatalaksanaan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
8. Peraturan Pemerintah Nomor  8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
12. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
13. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja.
14. KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
15. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010.

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator sbb:

a. Membuat dokumen perencanaan

Terdiri dari : Rencana Strategi, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung (Dokumen Rencana Strategi, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja)

b. Dokumen perencanaan harus berorientasi kepada hasil

Mendukung Peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat)

Mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan WBS)

c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan Membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar  pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat) serta mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan WBS)

d. Indikator kinerja utama telah dilaksanakan dengan prinsip SMART(Spesific, Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity)

 Memiliki IKU tambahan yang SMART(Spesific, Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity)Kegiatan tersebut dilengkapi dengan   data dukung (Dokumen IKU tambahan yang SMART (Spesific, Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity)

e. Laporan kinerja disusun tepat waktu

 Menyusun LKJIP secara tepat waktu, kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung Dokumen LKJIP

 f. Pelaporan kinerja harus memberikan informasi tentang kinerja

 Laporan kinerja (LKIP) telah memberikan informasi tentang kinerja. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung  Dokumen LKJIP

g. Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan melakukan/mengikutsertakan dalam bimtek/diklat/sosialisasi penyusunan LKJIP Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung (Dokumenl aporan bimtek/diklat/sosialisasi penyusunan LKIP)

h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten

Menempatkan anggota yang memiliki kompetensi pada bidang pengelolaan akuntabilitas

Personil pengelolaan akuntabilitas telah memiliki Sertifikasi dengan data dukung (SK. Tim )

PENATAAN AREA IV INI MENGHASILKAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT;

1. PTA Riau telah memiliki dokumen Rencana Strategi, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) yang berorientasi pada hasil; 
2. Monitoring dilakukan secara rutin;
3. Penyelenggaraan pelatihan/Sosialisasi hasil pelatihan

AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Tujuan

Penataan  Sistem  manajemen  Sumber Daya manusia dilingkungan Pengadilan Tinggi Riau untuk meningkatkan Profesionalisme SDM Pengadilan Tinggi Riau menuju WBK/WBBM (Membangun Manusia dan Sistem)

Target   

target yang ingin dicapai dalam Area III ini adalah :

1. Meningkatkan ketaatan terhadap Pengelolaan SDM di Lingkungan Pengadilan Tinggi Riau Menuju WBK/WBBM.
2. Meningkatkan Transparansi dana akuntabilitas pengelolaan SDM di Lingkungan Pengadilan Tinggi Riau Menuju WBK/WBBM
3. Meningkatkan Displin, Efektifitas dan Profesinalitas Sumber Daya manusia di Lingkungan PT Riau Menuju WBK/WBBM.

Upaya Yang Dilakukan

Untuk Mencapai target tersebut terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan dengan menerapkan sistem manajemen SDM di pengadilan Tinggi Riau dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai, sesuai ketentuan organisasi, Pengadilan Tinggi Riau, berdasarkan hasil analisa kerja, telah membuat perencanaan kebutuhan pegawai dan memeta jabatan kebutuhan pegawai dengan mengusulkan kepada Mahkamah Agung sesuai dengan analisa beban kerja.
2. Mutasi Internal, dalam melakukan pengembangan pegawai, Pengadilan Tinggi Riau telah pula membuat pola mutasi internal dalam pengembangan karir pegawai untuk kemajuan instansi, maka dilakukan Rapat baperjakat dan dibahas tentang mutase internal di Lingkungan Pengadilan Tinggi Riau.
3. Pengembangan Pegawai berbasis kopetensi, Pengadilan Tinggi Riau telah membuat Analisa Diklat dan kebijakan Bintek untuk Pengembangan kopetensi pegawai, kemudian untuk mendapatkan pegawai yang perlu diikutkan untuk pelatihan kepegawayan berikutnya, Pengadilan Tinggi Riau juga mencari bibit dalam rangka pengembangan Instansi yang bersangkutan dimasa yang akan dating, namun sebelumnya dilakukan sosialisasi terhadap pegawai yang mempunyai minat dibidang kepegawaian ini dalam memantapkan pelaksanaan kinerja kepegawaian.
4. Penetapan kinerja secara individu, sebelum Pembangunan Zona Integritas keperluankepegawaian itu dilakukan setahun sekali, namun setelah adanya Zona Integritas Pengisian SKP dilaksanakan setiap hari dengan tugas-tugas masing-masing dan ditanda tangani oleh atasannya.
5. Sistem imformasi kepegawaian (Sikep), dalam hal ini Pengadilan Tinggi Riau telah menerapkan aplikasi Sikep, hal ini diperlukan untuk mengetahui kelengkapan dari Pegawai yang bersangkuta

AREA II PENATAAN TATALAKSANA

Tujuan

Penataan Tatalaksana dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. (Penataan Sistem)

 Target

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pada Satker ZI menuju WBK/WBBM;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pada Satker ZI menuju WBK/WBBM;
3. Meningkatnya kinerja satker pada Satker ZI menuju WBK/WBBM;
   

 Langkah yang Dilakukan

Untuk mencapai target diatas, Pengadilan Tinggi Riau telah melakukan

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Tujuan adanya SOP ini adalah

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelailaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam menjalankan tugasnya;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
4. Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada inervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari- hari;
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membatu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
7. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur;
8. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;
9. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.

 Upaya yang telah dilakukan

1. Pengadilan Tinggi Riau telah menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur yang mengacu pada tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Riau serta aturan-aturan yang berlaku;
2. Pengadilan Tinggi Riau telah mensosialisasikan dan menerapkan seluruh SOP yang telah ditetapkan;
3. Pengadilan Tinggi Riau telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP secara berkala;

 Penerapaan SOP ini menghasilkan perubahan sebagai berikut :

1. Para pejabat dan staf PT Riau yang sebelumnya bekerja tanpa SOP yang jelas, menjadi bekerja sesuai SOP yang jelas;
2. Pelaksanaan pekerjaan yang asalnya tidak terukur, menjadi lebih terukur dan sesuai SOP;
3. Kinerja Satker telah Meningkat

2. Penerapan E-Office

Tujuan penerapan E-Office ini adalah

1. Adanya Sistem Pengukuran Kinerja satker terukur dengan baik menggunakan teknologi informasi
2. Adanya Manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi
3. Adanya Pelayanan Publik yang menggunakan teknologi informasi

Untuk mencapai tujuan diatas Pengadilan Tinggi Riau telah melakukan

A. Sistem Pengukuran Kinerja Satker menggunakan Teknologi Informasi

Diantaranya :

1. Penggunaan aplikasi PTSP Online 
2. Penggunaan aplikasi SIPP Banding sebagai media pengelolaan informasi perkara banding dan pengukuran terhadap penyelesaian perkara banding
3. Penggunaan aplikasi SIPP Mahkamah Agung sebagai media pengelolaan informasi perkara dan pengukuran penyelesaian perkara tingkat pertama dan banding
4. Penggunaan aplikasi ELHKPN sebagai media pengelolaan pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara serta memonitor kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan ELHKPN
5. Aplikasi KOMNDANAS sebagai media pengelolaan informasi, transparansi, pengukuran terhadap penyerapan anggaran, kehadiran pegawai dan lainnya
6. Aplikasi-aplikasi penunjang dan pengukuran kinerja lainnya

B. Manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi

Diantaranya

1. Penggunaan Aplikasi SIKEP untuk pengelolaan Data Pegawai
2. Penggunaan Aplikasi SIPP dalam pengelolaan data tenaga teknis peradilan
3. Penggunakan Aplikasi ELHPN dalam pengelolaan data pegawai yang wajib lapor elhkpn
4. Penggunaan Aplikasi Komdanas dalam pengelolaan data kehadiran pegawai
5. Pengelolaan Data Pegawai pada Aplikasi SAPK BKN
6. Serta aplikasi pengelolaan pegawai lainnya

C. Pelayanan Publik yang menggunakan teknologi informasi

Diantaranya

1. Adanya website Pengadilan Tinggi Riau
2. Pelayanan pengaduan melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI
3. Informasi perkara pada Website PT Riau dan aplikasi LAYDAP ( Layanan Data Perkara)
   
4. Informasi perkara pada aplikasi Banding Mahkamah Agung RI
5. Layanan Informasi dan surat melalui Email Pengadilan
6. Publikasi Putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI
7. Media Sosial Pengadilan Tinggi Riau
8. Media Informasi Mandiri pada PTSP Pengadilan Tinggi Riau
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara Online (Inovasi)
10. Aplikasi Buku Tamu Elektronik (Inovasi)
11. Dan aplikasi pendukung pelayanan publik lainnya

D. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan public

Penerapaan E-Office ini menghasilkan perubahan sebagai berikut :

1. Sistem pengukuran yang sebelumnya belum berbasis TI (manual), saat ini berbasis teknologi informasi;
2. Seluruh steakholder yang ada di PT Riau yang sebelumnya belum memahami dan melaksanakan operasionalisasi TI, menjadi paham dan mampu melakukan pekerjaan dengan berbasis TI;
3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap sistem dan manajemen sumber daya manusia (SDM) dengan menggunakan TI;
4. Pengadilan Tinggi Riau meraih penghargaan Juara Harapan II Nasional dalam Perlombaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan Dirjen Badan Peradilan Umum;

3. Keterbukaan Informasi Publik

Tujuan adanya keterbukaan informasi publik sebagai berikut :

1. Tersedianya informasi yang memadai dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai yang diikuti dengan sikap keterbukaan dan mekanisme prosedur;
2. Terdapat kebijakan pimpinan dalam penerapan keterbukaan informasi publik;
3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam penerapan keterbukaan informasi publik.

Untuk mencapai tujuan diatas Pengadilan Tinggi Riau telah melakukan

1. Menyediakan sarana keterbukaan informasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Website Pengadilan, Media Sosial dan PTSP Online
2. Menetapkan jenis-jenis informasi dan standar layanan informasi
3. Menyediakan sarana pengaduan melalui PTSP
4. Melalukan Evaluasi dan Monitoring secara berkala