AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Tujuan

Penataan  Sistem  manajemen  Sumber Daya manusia dilingkungan Pengadilan Tinggi Riau untuk meningkatkan Profesionalisme SDM Pengadilan Tinggi Riau menuju WBK/WBBM (Membangun Manusia dan Sistem)

Target   

target yang ingin dicapai dalam Area III ini adalah :

1. Meningkatkan ketaatan terhadap Pengelolaan SDM di Lingkungan Pengadilan Tinggi Riau Menuju WBK/WBBM.
2. Meningkatkan Transparansi dana akuntabilitas pengelolaan SDM di Lingkungan Pengadilan Tinggi Riau Menuju WBK/WBBM
3. Meningkatkan Displin, Efektifitas dan Profesinalitas Sumber Daya manusia di Lingkungan PT Riau Menuju WBK/WBBM.

Upaya Yang Dilakukan

Untuk Mencapai target tersebut terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan dengan menerapkan sistem manajemen SDM di pengadilan Tinggi Riau dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai, sesuai ketentuan organisasi, Pengadilan Tinggi Riau, berdasarkan hasil analisa kerja, telah membuat perencanaan kebutuhan pegawai dan memeta jabatan kebutuhan pegawai dengan mengusulkan kepada Mahkamah Agung sesuai dengan analisa beban kerja.
2. Mutasi Internal, dalam melakukan pengembangan pegawai, Pengadilan Tinggi Riau telah pula membuat pola mutasi internal dalam pengembangan karir pegawai untuk kemajuan instansi, maka dilakukan Rapat baperjakat dan dibahas tentang mutase internal di Lingkungan Pengadilan Tinggi Riau.
3. Pengembangan Pegawai berbasis kopetensi, Pengadilan Tinggi Riau telah membuat Analisa Diklat dan kebijakan Bintek untuk Pengembangan kopetensi pegawai, kemudian untuk mendapatkan pegawai yang perlu diikutkan untuk pelatihan kepegawayan berikutnya, Pengadilan Tinggi Riau juga mencari bibit dalam rangka pengembangan Instansi yang bersangkutan dimasa yang akan dating, namun sebelumnya dilakukan sosialisasi terhadap pegawai yang mempunyai minat dibidang kepegawaian ini dalam memantapkan pelaksanaan kinerja kepegawaian.
4. Penetapan kinerja secara individu, sebelum Pembangunan Zona Integritas keperluankepegawaian itu dilakukan setahun sekali, namun setelah adanya Zona Integritas Pengisian SKP dilaksanakan setiap hari dengan tugas-tugas masing-masing dan ditanda tangani oleh atasannya.
5. Sistem imformasi kepegawaian (Sikep), dalam hal ini Pengadilan Tinggi Riau telah menerapkan aplikasi Sikep, hal ini diperlukan untuk mengetahui kelengkapan dari Pegawai yang bersangkuta

AREA II PENATAAN TATALAKSANA

Tujuan

Penataan Tatalaksana dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. (Penataan Sistem)

 Target

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pada Satker ZI menuju WBK/WBBM;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pada Satker ZI menuju WBK/WBBM;
3. Meningkatnya kinerja satker pada Satker ZI menuju WBK/WBBM;
   

 Langkah yang Dilakukan

Untuk mencapai target diatas, Pengadilan Tinggi Riau telah melakukan

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Tujuan adanya SOP ini adalah

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelailaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam menjalankan tugasnya;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
4. Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada inervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari- hari;
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membatu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
7. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur;
8. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;
9. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.

 Upaya yang telah dilakukan

1. Pengadilan Tinggi Riau telah menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur yang mengacu pada tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Riau serta aturan-aturan yang berlaku;
2. Pengadilan Tinggi Riau telah mensosialisasikan dan menerapkan seluruh SOP yang telah ditetapkan;
3. Pengadilan Tinggi Riau telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP secara berkala;

 Penerapaan SOP ini menghasilkan perubahan sebagai berikut :

1. Para pejabat dan staf PT Riau yang sebelumnya bekerja tanpa SOP yang jelas, menjadi bekerja sesuai SOP yang jelas;
2. Pelaksanaan pekerjaan yang asalnya tidak terukur, menjadi lebih terukur dan sesuai SOP;
3. Kinerja Satker telah Meningkat

2. Penerapan E-Office

Tujuan penerapan E-Office ini adalah

1. Adanya Sistem Pengukuran Kinerja satker terukur dengan baik menggunakan teknologi informasi
2. Adanya Manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi
3. Adanya Pelayanan Publik yang menggunakan teknologi informasi

Untuk mencapai tujuan diatas Pengadilan Tinggi Riau telah melakukan

A. Sistem Pengukuran Kinerja Satker menggunakan Teknologi Informasi

Diantaranya :

1. Penggunaan aplikasi PTSP Online 
2. Penggunaan aplikasi SIPP Banding sebagai media pengelolaan informasi perkara banding dan pengukuran terhadap penyelesaian perkara banding
3. Penggunaan aplikasi SIPP Mahkamah Agung sebagai media pengelolaan informasi perkara dan pengukuran penyelesaian perkara tingkat pertama dan banding
4. Penggunaan aplikasi ELHKPN sebagai media pengelolaan pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara serta memonitor kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan ELHKPN
5. Aplikasi KOMNDANAS sebagai media pengelolaan informasi, transparansi, pengukuran terhadap penyerapan anggaran, kehadiran pegawai dan lainnya
6. Aplikasi-aplikasi penunjang dan pengukuran kinerja lainnya

B. Manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi

Diantaranya

1. Penggunaan Aplikasi SIKEP untuk pengelolaan Data Pegawai
2. Penggunaan Aplikasi SIPP dalam pengelolaan data tenaga teknis peradilan
3. Penggunakan Aplikasi ELHPN dalam pengelolaan data pegawai yang wajib lapor elhkpn
4. Penggunaan Aplikasi Komdanas dalam pengelolaan data kehadiran pegawai
5. Pengelolaan Data Pegawai pada Aplikasi SAPK BKN
6. Serta aplikasi pengelolaan pegawai lainnya

C. Pelayanan Publik yang menggunakan teknologi informasi

Diantaranya

1. Adanya website Pengadilan Tinggi Riau
2. Pelayanan pengaduan melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI
3. Informasi perkara pada Website PT Riau dan aplikasi LAYDAP ( Layanan Data Perkara)
   
4. Informasi perkara pada aplikasi Banding Mahkamah Agung RI
5. Layanan Informasi dan surat melalui Email Pengadilan
6. Publikasi Putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI
7. Media Sosial Pengadilan Tinggi Riau
8. Media Informasi Mandiri pada PTSP Pengadilan Tinggi Riau
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara Online (Inovasi)
10. Aplikasi Buku Tamu Elektronik (Inovasi)
11. Dan aplikasi pendukung pelayanan publik lainnya

D. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan public

Penerapaan E-Office ini menghasilkan perubahan sebagai berikut :

1. Sistem pengukuran yang sebelumnya belum berbasis TI (manual), saat ini berbasis teknologi informasi;
2. Seluruh steakholder yang ada di PT Riau yang sebelumnya belum memahami dan melaksanakan operasionalisasi TI, menjadi paham dan mampu melakukan pekerjaan dengan berbasis TI;
3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap sistem dan manajemen sumber daya manusia (SDM) dengan menggunakan TI;
4. Pengadilan Tinggi Riau meraih penghargaan Juara Harapan II Nasional dalam Perlombaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan Dirjen Badan Peradilan Umum;

3. Keterbukaan Informasi Publik

Tujuan adanya keterbukaan informasi publik sebagai berikut :

1. Tersedianya informasi yang memadai dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai yang diikuti dengan sikap keterbukaan dan mekanisme prosedur;
2. Terdapat kebijakan pimpinan dalam penerapan keterbukaan informasi publik;
3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam penerapan keterbukaan informasi publik.

Untuk mencapai tujuan diatas Pengadilan Tinggi Riau telah melakukan

1. Menyediakan sarana keterbukaan informasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Website Pengadilan, Media Sosial dan PTSP Online
2. Menetapkan jenis-jenis informasi dan standar layanan informasi
3. Menyediakan sarana pengaduan melalui PTSP
4. Melalukan Evaluasi dan Monitoring secara berkala

AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN

Tujuan
Untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada satkeryang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas. (Membangun sistem dan budayanya).

Target

Meningkatnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota satker dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Laporan Survei Indek Persepsi Anti Korupsi: