AREA VI PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Tujuan :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatan kualitas dan inovasi dan pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Riau secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.
2. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Target :

Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau);
2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional;
3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Terwujudnya Pengadilan yang bersih dan bebas KKN;
5. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Upaya yang Dilakukan dalam Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Standar Pelayanan

Mengacu pada kondisi :

1. Pengadilan Tinggi Riau telah memiliki Kebijakan Standar Pelayan
2. Pengadilan Tinggi Riau telah memaklumatkan Standar Pelayan
3. Pengadilan Tinggi Riau telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan

b. Budaya Pelayanan Prima

Mengacu pada kondisi :

1. Pengadilan Tinggi Riau telah memiliki kebijakan standar pelayan
2. Pengadilan Tinggi Riau telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai medi
3. Pengadilan Tinggi Riau telah memiliki system reward and punishment bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai stan
4. Pengadilan Tinggi Riau telah memiliki sarana pelayanan terpadu/ terintegrasi
5. Pengadilan Tinggi Riau telah melakukan inovasi pelayanan

 c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Mengacu pada kondisi :

1. Pengadilan Tinggi Riau telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
3. Pengadilan Tinggi Riau telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

AREA V PENGUATAN PENGAWASAN

Tujuan

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada Satker Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya (Membangun Manusia dan Sistem)

Target

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan Keuangan Negara
3. Mempertahanakan Predikat WTP dari BPK atas Opini Laporan Keuangan
4. Menurunnya Tingkat Penyalahgunaan Wewenang

Area V bertemakan Penguatan Pengawasan dan meliputi 5  bagian yaitu :

1. Pengendalian Gratifikasi

         PT Riau melakukan pengendalian gratifikasi berupa Pemasangan CCTV di 18 titik pandang baik area luar maupun di dalam gedung kantor PT Riau. PT Riau juga melaksanakan Public Campaign berupa           pemasangan banner dan pengumuman berupa audio yang diputar tiap dua jam yang bertemakan anti korupsi dan tolak gratifikasi serta Public Campaign di Situs Resmi PT Riau dan di media sosial seperti di Akun Instagram PT Riau.

      2. SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

            Sebagai wujud dari Program SPIP, Ketua PT Riau telah melaksanakan Pembinaan ke Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum PT Riau, dan dilaksanakan juga Pengawasan rutin oleh Tim Pengawasan yang terdiri dari Hakim Tinggi, Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretarian yang langsung dilaksaksanakan di Pengadilan Negeri tersebut. Serta Pengawasan Internal di lingkungan kerja PT Riau sendiri dengan sistem

      3. Pengaduan Masyarakat

            Untuk Masyarakat yang membutuhkan informasi, pelayanan dan pengaduan, PT Riau telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang lebih dikenal dengan PTSP dengan Petugas yang siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati serta di dukung dengan fasilitas berupa Ruang Pengaduan, TV Media, Komputer yang terkoneksi dengan internet, Kotak Saran dan SMS Center.

      4. Whistle Blowing System (WBS)

            Dalam penerapan Whistle Blowing System (WBS) atau yang lebih kita kenal Sistem Pengaduan yang berbasis online,  PT Riau menggunakan aplikasi milik Badan Pengawasan (BAWAS) Mahkamah Agung yaitu Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) dan memiliki Akun pribadi PT Riau di Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).     

      5. Benturan Kepentingan

          Untuk menghindari terjadinya Benturan Kepentingan di lingkungan kerja PT Riau, Pimpinan telah membuat Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan serta disosialisasikan kepada seluruh Hakim Tinggi, Pejabat, Pegawai dan Tenaga Kontrak PT Riau. Dan tak lupa level Pimpinan telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan.

AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS

Tujuan

Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Satker (Membangun Sistem)

Target

1. Meningkatnya Kinerja Satker
2. Meningkatnya Akuntabilitas Satker

Upaya yang dilakukan :

1. Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan sakip ;

• Dasar hukum/ acuan:             

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Ketatalaksanaan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
4. Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Permen PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP
7. Permen Ristekdikti Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
8. Kep Itjen Kemenristekdikti Nomor 47/G/KPT/VII/2017 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Unit Organisasi di Lingkungan Kemenristekdikti

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator sbb:

1. Keterlibatan Pimpinan : Pimpinan harus terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan. melaksanakan rapat perencanaan kegiatan dan anggaran yang dipimpin oleh KPT, kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung (undanga, notulen, daftar hadir, foto rapat dan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang dihasilkan
2. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja, melalui kegiatanPenyusunan Penetapan Kinerja(Perjanjian Kinerja) melalui Rapat penetapan IKU yang berorentasi hasil yang dipimpin oleh KPT (Kegiatan tersebut  dilengkapi dengan data dukung (Undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat dan dokumen Perjanjian Kinerja)
3. Pimpinan harus selalu memantau pencapaian kinerja secara berkala Melaksanakan rapat pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan terhadap satuan kerja yang dipimpin  Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung (Undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat dan dokumen pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan)

1. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja memiliki dokumen, perencanaan telah berorientasi hasil;

       Dasar hukum/ acuan:

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Ketatalaksanaan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
8. Peraturan Pemerintah Nomor  8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
12. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
13. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja.
14. KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
15. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010.

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator sbb:

a. Membuat dokumen perencanaan

Terdiri dari : Rencana Strategi, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung (Dokumen Rencana Strategi, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja)

b. Dokumen perencanaan harus berorientasi kepada hasil

Mendukung Peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat)

Mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan WBS)

c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan Membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar  pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat) serta mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan WBS)

d. Indikator kinerja utama telah dilaksanakan dengan prinsip SMART(Spesific, Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity)

 Memiliki IKU tambahan yang SMART(Spesific, Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity)Kegiatan tersebut dilengkapi dengan   data dukung (Dokumen IKU tambahan yang SMART (Spesific, Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity)

e. Laporan kinerja disusun tepat waktu

 Menyusun LKJIP secara tepat waktu, kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung Dokumen LKJIP

 f. Pelaporan kinerja harus memberikan informasi tentang kinerja

 Laporan kinerja (LKIP) telah memberikan informasi tentang kinerja. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung  Dokumen LKJIP

g. Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan melakukan/mengikutsertakan dalam bimtek/diklat/sosialisasi penyusunan LKJIP Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung (Dokumenl aporan bimtek/diklat/sosialisasi penyusunan LKIP)

h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten

Menempatkan anggota yang memiliki kompetensi pada bidang pengelolaan akuntabilitas

Personil pengelolaan akuntabilitas telah memiliki Sertifikasi dengan data dukung (SK. Tim )

PENATAAN AREA IV INI MENGHASILKAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT;

1. PTA Riau telah memiliki dokumen Rencana Strategi, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) yang berorientasi pada hasil; 
2. Monitoring dilakukan secara rutin;
3. Penyelenggaraan pelatihan/Sosialisasi hasil pelatihan