Pekanbaru, 12 Juni 2021. Pengadilan Tinggi Pekanbaru melaksanakan kegiatan Pelatihan Bahasa Isyarat bagi Penyandang Difabel Tuna Rungu yang diikuti oleh Hakim Tinggi Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pejabat Pengelola, Penanggung Jawab, Petugas PTSP dan Security Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Sekolah Luar Biasa Pembina Pekanbaru.

Kegiatan ini diharapkan dapat menambah kemampuan menggunakan bahasa isyarat yang akan memudahkan petugas dalam memahami bahasa dan artikulasi pengguna layanan disabilitas. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Sidang Candra Lantai II Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19.

Pekanbaru, 3 Juni 2021; Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Bapak Asli Ginting, S.H., M.H membuka kegiatan Training Customer Service Excellence bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Pekanbaru, dengan tetap mengikuti Protokol Kesehatan Covid-19.

Kegiatan ini diikuti oleh Hakim Tinggi Pengawas PTSP Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Pejabat Pengelola, Penanggung Jawab dan Petugas PTSP Pengadilan Tinggi Pekanbaru bertempat di Ruang Sidang Candra Lantai II Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang berkualitas tinggi dan mampu menerapkan budaya 3S (Senyum, Salam, Sapa) pada PTSP Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Pekanbaru, 2 Juni 2021. Pengadilan Tinggi Pekanbaru melaksanakan acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Tinggi Pekanbaru atas nama Bapak Dr. H. Busrizalti, S.H., M.H. dan Bapak Hendri, S.H., M.H. yang diselenggarakan di Ruang Sidang Cakra Lantai I Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Prosesi Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Bapak Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H dan yang bertindak sebagai saksi adalah Hakim Tinggi, Bapak Dr. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H. dan Bapak H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.

Dalam prosesi ini Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Bapak Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H mengingatkan kembali tentang Kedudukan dan Nilai Nilai Pancasila sehubungan dengan baru saja diperingatinya Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2021. Adapun beberapa poin yang disampaikan adalah

1.     Tanamkan dalam jiwa masing-masing bahwa PANCASILA merupakan dasar negara, ideologi nasional, dan falsafah pandangan hidup bangsa yang digali dari akar budaya bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya.

2.     PANCASILA sebagai dasar dan ideologi negara harus tersosialisasi dalam bentuk ajaran atau doktrin yang mengandung nilai-nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis, sehingga menjadi referensi dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3.     PANCASILA merupakan sumber segala sumber hukum negara, dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasarnya, karenanya harus terjabarkan secara hierarkis ke dalam berbagai produk peraturan per UU maupun penegakan hukumnya.

Sekali lagi selamat untuk Bapak Dr. H. Busrizalti, S.H., M.H. dan Bapak Hendri, S.H., M.H. semoga sukses dalam mengemban tugas sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru. 

Pekanbaru, 2 Juni 2021. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melaksanakan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020 pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang diselenggarakan di Ruang Sidang Candra Lantai II Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menugaskan Bapak Aviantara sebagai Pengendali Teknis, Bapak Muhammad Anis sebagai Ketua, Bapak Hendra Basry sebagai Anggota dan Ibu Dwi Era Wahyuni sebagai Anggota/Sekretaris. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Evaluasi dimaksud ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai atas pelaksanaan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi.