Pengadilan Tinggi Riau melaksanakan kegiatan lanjutan hari ke dua Wawancara Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terhadap Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau

Pekanbaru, 25 Mei 2026 — Pengadilan Tinggi Riau melaksanakan kegiatan lanjutan hari ke dua Wawancara Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terhadap Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau bertempat di Ruang Command Center Pengadilan Tinggi Riau.
👥 Kegiatan dipimpin oleh YM Ketua Pengadilan Tinggi Riau Dr Diah Sulastri Dewi S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengawas Daerah Abdul Hutapea S.H., M.H, Sekretaris Pengadilan Tinggi Riau T. Yudianto S. Narim dan diikuti oleh Tim Evaluasi AKIP Pengadilan Tinggi Riau serta jajaran Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau secara virtual.
📄 Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 678/KPT.W4-U/SK.KP3.4.5/IV/2026 tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025. Kegiatan wawancara evaluasi AKIP dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, mulai Jumat, 22 Mei 2026 sampai dengan Selasa, 26 Mei 2026, dengan pembagian jadwal berdasarkan kelompok Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau guna memastikan proses evaluasi berjalan secara efektif dan optimal.
📝 Tim Evaluasi AKIP bertugas melakukan evaluasi terhadap komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja pada masing-masing satuan kerja.
💬 Dalam pelaksanaannya, kegiatan wawancara ini bertujuan untuk memastikan implementasi SAKIP pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau berjalan secara optimal, akuntabel, efektif, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), guna mendukung peningkatan kualitas kinerja lembaga peradilan yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.