Sekretaris PT Riau Mengikuti Rapat Koordinasi Penyelesaian Pagu Minus Melalui Zoom Meeting

Pekanbaru, 29 Agustus 2025 – Sekretaris Pengadilan Tinggi Riau, Bapak T. Yudianto Syafei Narim, S.IP., S.H., M.M., mengikuti undangan rapat dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI melalui Zoom Meeting. Rapat tersebut membahas mengenai Koordinasi Penyelesaian Pagu Minus Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Sekretaris Pengadilan Tinggi Riau.

Turut hadir mendampingi Sekretaris PT Riau, antara lain:
? Manase Siahaan, S.H., M.H. – Kasubbag Rencana Program dan Anggaran
? Yudhi Darmawan, S.E. – Staf Rencana Program dan Anggaran
? Betharia Oktaviani, S.E. – Analis Pengelolaan Keuangan APBN

Dalam rapat tersebut, Biro Keuangan Mahkamah Agung menyampaikan beberapa poin penting, di antaranya:
1️⃣ Sehubungan dengan adanya pengangkatan PPPK yang baru dilantik, dibutuhkan penambahan anggaran gaji untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai.
2️⃣ Satuan kerja diminta untuk menambahkan akun-akun yang diperlukan dalam belanja gaji pokok PPPK.
3️⃣ Apabila terdapat kekurangan terkait tunjangan pejabat negara maupun PPh pejabat negara, agar segera dilakukan revisi anggaran.

Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Biro Perencanaan juga menyampaikan hal-hal penting sebagai berikut:
1️⃣ Anggaran BA BUN telah disetujui dan saat ini masih dalam proses revisi.
2️⃣ Anggaran PPPK yang bersumber dari BA BUN belum sepenuhnya terakomodasi, sehingga akan dilakukan penyesuaian dengan mengalihkan sebagian belanja barang yang masih tersisa untuk pemenuhan kebutuhan gaji PPPK.
3️⃣ Masih terdapat beberapa kegiatan belanja modal yang belum selesai dilaksanakan dan perlu mendapatkan perhatian.

Rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi, sekaligus memperkuat komunikasi antara Mahkamah Agung dengan satuan kerja di daerah. Dengan adanya arahan yang jelas terkait mekanisme penyelesaian pagu minus, diharapkan pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.