Ketentuan Usul Kenaikan Pangkat Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru
07/22/2013 03:15;00 PM
Ketentuan Usul Kenaikan Pangkat Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tanggal 26 Juni 2013 Nomor : 486/DJU/KP.04.1/VI/2013 perihal Usul Kenaikan Pangkat Hakim. (lampiran)
Untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelaksanaan prose usul kenaikan pangkat, persyaratan atau kelengkapan yang harus dipenuhi disusun secara berurutan dari yang teratas sebagai berikut :
1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir.
2. Ijazah Strata-2/Strata-3 yang telah dilegalisir oleh Rektor, Ketua Program atau Dekan Universitas yang bersangkutan (bagi yang telah menyelesaikan studinya)
3. Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil.
4. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (bagi calon Hakim yang baru di tugaskan sebagai Hakim)
5. Surat Keputusan Mutasi Terakhir.
6. Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMT) terakhir.
7. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) terakhir.
8. Surat Pelantikan (bagi para ketua/wakil pengadilan tinggi/negeri dan calon hakim yang baru di tugaskan sebagai hakim)
9. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) 2 (dua) tahun terakhir.
10. Kartu Pegawai (Karpeg)
11. Nomor Induk Pegawai (NIP) baru yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Nasional.
12. Tanda bukti penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) terakhir.
Untuk usul kenaikan pangkat (IV/c) ke atas mengirimkan sebanyak 3 (tiga) rangkap dan 2 (dua) rangkap untuk usul kenaikan pangkat (IV/b) ke bawah, tidak dijilid.
Usul kenaikan pangkat tepat waktu enam bulan sebelum TMT (terhitung mulai tanggal) kenaikan pangkat tenaga teknis yang bersangkutan sesuai periode kenaikan pangkat setiap tahunnya.
